Evaluasi Ulang Program MBG demi Keamanan Nasional

Oleh: Ahmad Ghozali Fadli

Pemerintah Indonesia memasuki era baru dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu janji politik terbesar. Tujuannya jelas: memperbaiki kualitas gizi anak-anak sekolah, menurunkan angka stunting, dan mencetak generasi emas 2045. Siapa pun tentu sepakat, kesehatan gizi adalah fondasi masa depan bangsa.

Namun, pertanyaan krusial muncul: di tengah eskalasi keamanan global apakah program sebesar MBG realistis dijalankan tanpa mengorbankan aspek vital lain, terutama pertahanan nasional?

Anggaran Raksasa dan Risiko Fiskal

Mari menengok angka resmi. Pada 2025, pemerintah menyiapkan Rp 52 triliun untuk MBG, meskipun sebelumnya DPR mengusulkan hingga Rp 71 triliun. Estimasi lain bahkan menyebut biaya mencapai Rp 1,2 triliun per hari untuk memberi makan 82,9 juta penerima manfaat.

Anggaran ini belum berhenti di situ. Pada 2026, rencana pembiayaan MBG melonjak hingga Rp 268 triliun, dengan beberapa simulasi kebijakan menyebut totalnya bisa mencapai Rp 335 triliun jika ditambah digitalisasi dan pengawasan rantai distribusi.

Bandingkan dengan anggaran pertahanan nasional. Tahun 2025, Kementerian Pertahanan memperoleh Rp 245,2 triliun, naik dari Rp 166 triliun sebelumnya. Tetapi pada 2026, anggaran pertahanan justru diturunkan menjadi Rp 185 triliun—padahal eskalasi global menuntut kesiapan alutsista, modernisasi militer, dan penguatan maritim.

Artinya, dalam skenario 2026, MBG berpotensi menyedot dana lebih besar daripada pertahanan nasional. Ini situasi yang paradoksal: negara begitu murah hati dalam urusan piring makan, tetapi menekan belanja untuk menjaga kedaulatan wilayah.

Ada tiga risiko besar jika MBG dibiayai tanpa perhitungan jangka panjang.
Pertama, ketergantungan fiskal. Defisit APBN berpotensi melebar karena MBG adalah belanja konsumtif berulang, bukan investasi produktif. Ketika ruang fiskal menyempit, anggaran vital seperti pertahanan, infrastruktur, atau cadangan pangan bisa dikorbankan.
Kedua, kerentanan rantai pasokan. Program raksasa ini membutuhkan distribusi logistik pangan setiap hari. Jika rantai distribusi terganggu akibat bencana, konflik, atau krisis impor, program bisa kolaps dan justru menimbulkan keresahan sosial.
Ketiga, ancaman geopolitik. Negara yang rapuh secara pertahanan akan sulit menjaga stabilitas domestik meski rakyat kenyang. Sejarah mencatat, perang tidak dimenangkan oleh dapur semata, melainkan oleh kesiapan militer dan kemandirian strategis.

Belajar dari Pemerintahan Islam Klasik

Menarik untuk menengok sejarah. Bagaimana peradaban Islam klasik mengatasi isu gizi dan pangan rakyatnya? Ada beberapa pelajaran penting.
Pertama, zakat fitrah. Sejak awal, Islam menetapkan kewajiban sosial berupa zakat fitrah: satu sha’ (sekitar 2,5 kg) makanan pokok dibagikan kepada fakir miskin setiap Idul Fitri. Sistem ini bukan sekadar ritual, melainkan jaminan sosial minimum agar tidak ada yang lapar di hari raya. Distribusi pangan berbasis komunitas ini ringan secara fiskal, tetapi efektif menjaga martabat sosial.
Kedua, dapur umum (imaret). Pada masa Umar bin Khattab, ketika paceklik melanda Madinah, beliau mendirikan dapur umum untuk memasak gandum dan susu, dibagikan langsung kepada rakyat. Dalam Kekhalifahan Utsmani, lembaga imaret menjadi institusi permanen: rumah makan gratis yang melayani fakir, musafir, bahkan pelajar. Artinya, pemerintah bertanggung jawab menyediakan pangan, tetapi melalui sistem terarah, bukan sekadar konsumsi massal tanpa batas.
Ketiga, larangan menimbun (iḥtikār). Pemerintahan Islam melarang keras penimbunan bahan pokok. Prinsip distribusi adil ini menjaga harga tetap stabil, sekaligus memastikan akses pangan bagi rakyat miskin.
Keempat, edukasi gizi. Ibnu Sina, Al-Razi, dan ulama kedokteran lainnya menekankan pentingnya pola makan seimbang, konsumsi sayur, buah, susu, dan moderasi daging. Prinsip ini mengajarkan bahwa gizi bukan hanya soal kenyang, tetapi soal kualitas hidup.

Dari sini terlihat: pemerintahan Islam klasik tidak membiarkan rakyat lapar, tetapi juga tidak membebani negara dengan belanja konsumtif berlebihan. Mereka membangun keseimbangan antara distribusi sosial, kemandirian produksi, dan pengawasan harga.

Integrasi Pelajaran Sejarah ke Kebijakan Modern

Indonesia bisa menarik pelajaran serupa. Alih-alih menjadikan MBG sebagai program raksasa yang menguras APBN, pemerintah dapat memadukan prinsip modern dengan warisan Islam klasik:

1. Targeting ketat. Fokus pada daerah dengan prevalensi stunting tinggi, perbatasan, dan masyarakat miskin. Jangan perluasan serentak yang membebani anggaran.
2. Keterlibatan masyarakat sipil. Integrasikan zakat, wakaf, dan filantropi sosial dalam distribusi pangan bergizi. Peran ormas, pesantren, dan lembaga zakat bisa menutup celah distribusi sekaligus menumbuhkan solidaritas sosial.
3. Cadangan pangan strategis. Bangun sistem food reserve nasional seperti dapur umum modern yang bisa diaktifkan saat bencana atau krisis.
4. Kemandirian pangan. Perkuat sektor pertanian lokal agar MBG tidak bergantung pada impor gandum, kedelai, atau daging.
5. Transparansi anggaran. Publik berhak tahu: berapa dana MBG, ke mana alirannya, dan apa dampak nyata pada kesehatan anak.

Menimbang Prioritas

Dalam kondisi normal, program MBG bisa dianggap sebagai investasi sosial. Namun ketika dunia menghadapi potensi perang dan krisis pangan global, prioritas perlu ditata ulang. Tidak ada gunanya memberi makan gratis kepada jutaan anak jika negara kelak kehilangan kedaulatannya karena pertahanan lemah. Sebaliknya, tidak bijak pula memangkas total program gizi. Jalan tengahnya adalah evaluasi mendalam: menyasar penerima manfaat yang tepat, melibatkan komunitas, dan menjaga keberlanjutan fiskal.
Sejarah Islam menunjukkan, kesejahteraan rakyat dan kekuatan negara tidak pernah berjalan sendiri-sendiri. Umar bin Khattab mengenyangkan perut rakyatnya sekaligus memperkuat pasukan. Kekhalifahan Utsmani membangun imaret, tetapi juga membiayai angkatan laut yang menguasai Mediterania. Indonesia seharusnya belajar dari itu: kesehatan gizi rakyat harus dijaga, tetapi bukan dengan mengorbankan pertahanan nasional.
Program MBG adalah niat baik, tetapi niat baik tidak selalu berarti kebijakan tepat. Dengan beban anggaran ratusan triliun rupiah, MBG berisiko mengalahkan pos pertahanan nasional di tengah situasi global yang makin berbahaya. Jika pemerintah tetap ingin melaksanakan, maka desain ulang diperlukan: fokus pada yang paling rentan, libatkan institusi sosial-keagamaan, perkuat kemandirian pangan, dan jangan pernah mengabaikan pentingnya alutsista. Negara kuat bukan hanya negara yang rakyatnya kenyang, tetapi juga negara yang siap menjaga kedaulatan dari ancaman luar. Itu yang harus menjadi pegangan kita bersama.